Kelas Menengah Menyusut, Banyak Keluarga di Ambang Ketidakpastian
Kelas Menengah Menyusut, Banyak Keluarga di Ambang Ketidakpastian
Penyusutan kelas menengah di Indonesia kian menjadi perhatian. Laporan Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk pun menyusut, dari 17,1% menjadi 16,6%.
Mengacu pada laman resmi Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam periode yang sama kelompok aspiring middle class (AMC) justru meningkat signifikan sebanyak 4,5 juta orang dan kini mencakup 50,4% populasi. Artinya, lebih dari separuh masyarakat Indonesia berada di bawah ambang kelas menengah dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai fenomena ini bukan sekadar perubahan angka statistik. Menurutnya, kelas menengah identik dengan rasa aman secara finansial serta kemampuan untuk merencanakan masa depan.
“Ketika jumlah kelas menengah menyusut, yang terkikis bukan hanya pendapatan, tetapi juga keyakinan bahwa kerja keras dapat membawa kemajuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa struktur kelas menengah di Indonesia relatif tipis dan didominasi lapisan bawah. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai tekanan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya pendidikan, hingga meningkatnya beban cicilan.
“Pertumbuhan kelompok AMC mencerminkan banyaknya keluarga yang kini berdiri di tepi ketidakpastian,” tambahnya.
Salah satu faktor utama penyebab penyusutan ini adalah kualitas pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja saat ini lebih banyak berasal dari sektor informal, ekonomi gig, dan pekerjaan dengan produktivitas rendah.
“Jenis pekerjaan tersebut memang mampu menyerap tenaga kerja, tetapi umumnya tidak memberikan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, maupun jalur karier yang jelas. Akibatnya, masyarakat bekerja keras tanpa adanya peningkatan mobilitas sosial yang signifikan,” jelasnya.
Di sisi lain, daya beli masyarakat melemah akibat stagnasi upah riil, terutama pada kelompok menengah bawah. Sementara itu, biaya kebutuhan hidup seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat. Banyak rumah tangga terlihat stabil dari luar, tetapi sebenarnya memiliki ruang keuangan yang semakin sempit.
Wisnu juga menyoroti lemahnya perlindungan bagi kelompok near-middle. Kebijakan sosial selama ini lebih berfokus pada masyarakat berpendapatan rendah, yang memang perlu terus dilindungi. Namun, kelompok AMC berada di “wilayah abu-abu”: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup kuat secara ekonomi untuk mandiri.
“Dalam banyak situasi, mereka harus menghadapi risiko ekonomi sendirian karena belum adanya sistem perlindungan yang memadai,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi peningkatan kualitas pekerjaan hanya akan menghasilkan fondasi yang rapuh.
“Produk Domestik Bruto (PDB) mungkin meningkat, tetapi jika mobilitas sosial stagnan, maka harapan masyarakat juga akan ikut membeku,” ujarnya.
Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah dinilai perlu mendorong penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, memperkuat pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, serta memperluas perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja nonformal.
“Kelas menengah bukan sekadar kategori statistik. Ia adalah pilar stabilitas ekonomi, motor konsumsi, basis pembayar pajak, sekaligus penjaga optimisme sosial. Jika mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan hanya 1,2 juta orang, tetapi juga masa depan harapan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Source : idnfinancials
