Sama-Sama Kaya SDA, Indonesia Bisa Contoh Chile Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8%
Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Kolaborasi Nasional
Pengamat ekonomi Telisa Aulia Falianty membeberkan sejumlah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Menurutnya, selain menjalankan prinsip ekonomi Pancasila, pemerintah perlu memanfaatkan secara optimal berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Telisa dalam diskusi bertema “Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional.”
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam. Telisa mencontohkan Chile, negara yang berhasil keluar dari jebakan middle income trap dengan mengoptimalkan sektor sumber daya alamnya.
Karena itu, pemerintah Indonesia dinilai dapat mengambil pelajaran dari pendekatan Chile, yaitu memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk memperkuat ketahanan nasional.
“Game changer kita ada di sektor mineral. Tinggal dibutuhkan roadmap kelembagaan yang kuat,” kata Telisa, dikutip Rabu (25/2/2026).
Ia juga menekankan bahwa kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri terhadap investor asing. Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
Melalui kerja sama tersebut, investasi dapat membuka lapangan kerja yang luas serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah data center. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong UMKM naik kelas, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar.
Dunia Usaha Perlu Regulasi yang Berkeadilan
Dalam kesempatan yang sama, Executive Director President Club Chandra Setiawan menilai bahwa pemerintah perlu merancang regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, regulasi diperlukan untuk menciptakan level playing field yang sehat dalam dunia usaha. Ia mencontohkan sektor ritel modern yang saat ini belum memiliki pembatasan jarak maupun jam operasional.
Chandra mengusulkan agar pemerintah membuat aturan yang lebih seimbang, misalnya dengan membatasi operasional ritel modern hingga pukul 22.00 malam, sehingga setelahnya masyarakat dapat berbelanja di warung-warung tradisional.
Selain itu, ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata dan cenderung terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan indeks persaingan usaha, kekuatan ekonomi masih terkonsentrasi di sekitar 16 provinsi, termasuk Jakarta, sementara wilayah lain belum berkembang secara optimal.
“Jika indeks persaingan usaha hanya kuat di Pulau Jawa, maka akan terjadi ketimpangan. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai,” ujar Chandra, yang pernah menjabat Komisioner KPPU periode 2012–2018 dan 2018–2024.
Pentingnya Kolaborasi Tiga Pilar
Chandra juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah. Menurutnya, regulasi keuangan, perdagangan, dan investasi harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertabrakan.
Ia mengingatkan agar pemerintah lebih aktif melibatkan kalangan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan, bukan hanya saat tahap akhir untuk memberikan legitimasi.
“Jangan sampai akademisi baru diundang ketika kebijakan sudah hampir dieksekusi hanya untuk mendapatkan pembenaran,” kata Chandra.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi sangat penting untuk memperkuat ketahanan nasional. Kampus memiliki banyak penelitian dan kajian strategis yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.
Di sisi lain, perguruan tinggi juga didorong untuk tidak hanya berhenti pada publikasi jurnal ilmiah, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
“Kampus harus menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dalam membangun ketahanan bangsa,” ujar Chandra.
Source : Liputan6
